Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe telah mengadakan Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang dapat hasilnya dapat dilihat pada Lampiran di bawah ini.
- Galeri
- Lampiran
- Laporan Survey Persepsi Korupsi Bulan Juni 2019.pdf
- Laporan Survei IPK PN Lhokseumawe Desember 2019.pdf
- Laporan Survey IPK PN Lhokseumawe Juni Tahun 2020.pdf
- Laporan Survei IPK PN Lhokseumawe Desember Tahun 2020.pdf
- Laporan Survey IPK PN Lhokseumawe Juni Tahun 2021.pdf
- Laporan Survey IPK PN Lhokseumawe Bulan Desember Tahun 2021.pdf
- Laporan Survey IPK triwulan IV tahun 2021.pdf
- LAPORAN IPK TRIWULAN I 2022.pdf
- Laporan IPK TW II 2022.pdf
- Laporan IPK triwulan III 2022.pdf
- Laporan IPK Triwulan IV 2022.pdf
- ipk-tw-iv-2022.png
- Laporan IPAK Triwulan I Tahun 2023.pdf
- Laporan IPAK Triwulan II Tahun 2023.pdf
- Laporan IPAK tw III 2023.pdf
- Laporan IPAK TW I 2024.pdf