Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Lebih lanjut
Visit Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe, Kota Budaya Yang Islami Dan Berwawasan Lingkungan... Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan bisa mendapatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dan Pengadilan di seluruh Indonesia dengan cepat dan mudah melalui akses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut
Pelayanan One Day Service Pelayanan Proses Pendaftaran Gugatan/Permohonan, Registrasi Nomor Perkara, Penetapan Susunan Majelis Hakim, Dan Penetapan Panitera Pengganti Dalam Waktu 1 Hari Kerja.
Pelayanan Two Days Service Pengurusan Permohonan Persetujuan Penyitaan Dan Izin Penggeledahan Serta Permohonan Perpanjangan Penahanan Selesai Dalam 2 Hari.
Pelayanan Pengadilan Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

Video

Profil PN Lhokseumawe

Video

Prosedur Gugatan Sederhana



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas